"Seperti yang kita tahu banyak anggota legislatif yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Saya tak bisa katakan persentasenya. Kalau browsing
Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan masyarakat mau melapor jika menemukan indikasi aliran dana narkoba kepada konstestan Pemilu 2024. Keempat, menjalin kerja sama dengan Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan instansi lain yang memiliki kewenangan dan keahlian dalam mengatasi peredaran narkoba. Kolaborasi ini memungkinkan pertukaran informasi dan upaya bersama memberantas penggunaan dana narkoba dalam pemilu.
Isu mengenai dana penjualan narkotika yang digunakan untuk dana kampanye, kata Sahel Muzzammil, sudah ada sejak 2016.
"Black money harus sudah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap apakah sumber uang itu sah atau tidak, misal dianggap TPPU kita harus berdasarkan pengadilan atau misal sumbernya dari narkoba ya harus ada putusan pengadilan bahwa benar uang itu hasil perdagangan narkoba," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari dalam keterangan diterima, Selasa (thirty/five).
Ia menyebut upaya ini pernah dilakukan juga pada Pemilu 2018, dan tentunya akan diproses apabila ditemukan adanya indikasi aliran dana maupun calon anggota legislatif yang mengonsumsi narkoba.
Ke depannya, Bagia pun berharap tidak ada peserta pemilu memanfaatkan pendanaan dari jaringan narkotika untuk berkontestasi pada Pemilu 2024.
Jokowi menyampaikan, Indonesia kini memasuki tahun politik, untuk itu ia berharap MK mempersiapkan diri dan dapat menjadi wasit yang baik dalam menangani perkara sengketa Pemilu.
Memang temuan dugaan aliran dana dari peredaran gelap narkotika untuk digunakan sebagai kontestasi elektoral 2024 tersebut merupakan hal yang sangat miris dan hendaknya tidak sampai terjadi, karena bisa jadi mencerminkan bahwa pelaksanaan Pemilu yang dilakukan, khususnya oleh anggota calon legislatif (caleg) tertentu yang memang menggunakan dana hasil transaksi narkoba itu merupakan kecurangan yang nyata, dan juga bisa dikatakan bahwa pihak terkait yang melakukan sama sekali bukanlah calon pemimpin yang jujur dan mampu memimpin rakyat dengan baik.
Hanya, kata Bagja, bacaleg yang ternyata ketahuan menggunakan narkoba tidak bisa dicoret langsung dari daftar bacaleg. Pencoretan baru bisa dilakukan setelah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap alias inkrah. "Harus menunggu menjalani persidangan dulu menjadi terpidana atau sudah vonis dengan mempunyai kekuatan hukum tetap baru bisa dicoret sebagai peserta pemilu atau pilkada. Salah satu contohnya kasus bupati Yalimo di Papua pada Pilkada 2020 lalu," kata Bagja.
Sumber-sumber yang dimaksud antara lain, pihak asing; penyumbang yang tidak jelas identitasnya; hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana—termasuk penjualan narkoba.
Pihak KPU menegaskan bahwa mereka pasti melakukan pengecekan lebih lanjut. Terlebih, seluruh indikasi adanya kemungkinan dan juga potensi kecurangan yang dilakukan oleh pihak manapun dalam melangsungkan Pemilu, termasuk kemungkinan adanya aliran dana yang janggal pastinya menjadi atensi oleh pihak penyelenggara pemilihan umum tersebut dan juga beberapa instansi terkait lainnya.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Adanya temuan bahwa diduga terdapat oknum peserta Pemilu, khususnya anggota legislatif yang ternyata menggunakan aliran dana dari transaksi gelap narkotika untuk digunakan sebagai dana pelaksanaan Pemilu more info 2024 memang harus menjadi sebuah sorotan dan atensi hingga hendaknya patut untuk terus diwaspadai oleh seluruh masyarakat di Indonesia dan juga seluruh pihak termasuk pihak penyelenggara Pemilu dan juga aparat keamanan. (Ahmad Dzul Ilmi Muis, Alumni Fisip Unair)
Temuan kepolisian ini merupakan hasil dari penangkapan terhadap sejumlah anggota legislatif di beberapa daerah atas indikasi dana dana transaksi narkoba untuk kampanye Pemilu 2024.